KISAH DUKA DIBALIK PEMILU
Senin 22 April 2019, 12:32 WIB
15 Polisi Meninggal Saat Pengamanan Pemilu 2019
Sebanyak 15 personel Polri dinyatakan gugur selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Para anggota kepolisian tersebut, meninggal dunia saat menjalankan tugas memastikan pesta demokrasi berjalan aman dan tertib. Mabes Polri memastikan kenaikan pangkat bagi para anggotanya yang meninggal dunia saat bertugas tersebut. Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menerangkan, pekan lalu tercatat ada 10 anggotanya yang gugur. Tetapi sampai pencatatan pada Senin (22/4), bertambah lima anggotanya yang meninggal dunia. “Kebanyakan anggota (kepolisian) ini, gugur karena kelelahan. Memang pemilu ini tugas berat untuk kita semua,” ujar dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4).
Dedi menerangkan, 15 personelnya yang gugur tersebut kebanyakan dari luar Jawa. Ada sejumlah nama yang meninggal dunia dari satuan kepolisian Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar). Tetapi paling banyak dari kawasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel), serta Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Sumatra Utara (Sumut), juga ada. “Masalah geografis di wilayah-wilayah luar Jawa, memang sangat menguras tenaga. Makanya banyak (yang meninggal dunia) di luar Jawa. Sangat berat bagi mereka,” sambung Dedi.
Menurut Dedi, para personel kepolisian tersebut, bukan cuma memastikan pemilu di daerah pengamanan masing-masing berjalan aman dan lancar. Tetapi, kata dia, personel kepolisian juga dituntut untuk memastikan logistik pemilu sampai di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya mencapai 810 titik. “Untuk mereka yang gugur ini, akan dipastikan kenaikan pangkat. Dan Kapolri sudah memestikan untuk mendapatkan santunan, dan perpanjangan bulanan (gaji),” sambung Dedi.
Perwira polisi berpangkat bintang satu itu, pun memberikan catatan nama-nama 15 anggota kepolisian yang gugur selama penyelenggaraan Pemilu 2019, pada 17 April sampai Senin (22/4). Berikut nama dan pangkat mereka yang gugur :
- Aiptu M. Saepudin, Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi
- Aiptu M. Supri, anggota Polresta Sidoarjo
- AKP Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim
- Brigadir Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso
- Bripka Ikhwanul Muslimin, personel Polres Lombok Tengah, Polda NTB
- Aipda Stefanus Pekuwali, anggota Polres Kupang, NTT
- Brigadir Arip Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya
- Ipda Paulus Kenden, Polres Tanah Toraja, Polda Sulsel
- Brigjen Syaiful Zachri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri
- Aiptu Jonter Siringo-Ringo, Polres Dairi, Polda Sumut
- Bripka Mashadi, Polres Indramayu, Polda Jabar
- Biro Operasi Polda Kalsel Arie Adrian Winatha
- Ipda Totok Sudarto, Polres Berau, Polda Kaltim
- Aiptu Daniel Mota, Polres Belu, Polda NTT
- Bripka Yustinus Petrus Mangge, Polres Ende, Polda NTT
Selasa, 23 April 2019 23:16 WIB
Banyak Anggota Polisi Gugur, Mabes Polri Evaluasi Pengamanan Pemilu
SDM Polri bakal melakukan analisa serta evaluasi proses pengamanan Pemilu 2019, setelah banyaknya anggota kepolisian yang gugur dalam tugasnya. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan pihaknya bakal mencari formulasi agar pengamanan Pemilu tidak lagi memakan korban anggota Polri. "Tentunya dari SDM juga melakukan analisa dan evaluasi secara komprehensif dan jika dari segi kesehatan, segi waktu dan dari sisi-sisi lainnya akan diolah secara mendalam sehingga ke depan akan ada perbaikan-perbaikan tentunya," ujar Dedi di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta, Selasa (23/4/2019). Dedi mengungkapkan ada peningkatan jumlah anggota yang meninggal pada Pemilu kali ini. Dirinya menilai hal ini diakibatkan oleh waktu pelaksanaan pengamanan Pemilu yang cukup panjang.
"Mulai dari pendistribusian logistik pemilu. Kemudian di TPS, kemudian pencoblosan dan penghitungan suara itu juga panjang sampai 8 sampai 10 jam lebih," tutur Dedi. Selain itu, ada beberapa wilayah yang memiliki jarak hingga waktu tempuh yang sangat jauh. Dedi menyebut karena faktor itu banyak anggota Polri yang meninggal berasal dari luar Jawa."Makanya sebagian besar anggota polri yang meninggal itu berada di luar Jawa, yang di Jawa ada sebagian karena kecelakaan lalu lintas dr TPS menuju kembalinya ke PPK," ungkap Dedi.
Berdasarkan informasi dari SDM Polri, anggota yang meninggal berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kamis, 25 April 2019 08:27
`Korban` Pemilu 2019 Tambah 5 Orang di Bali,
Beban Kerja Jadi KPPS Dianggap Tak Sebanding Honor
Jatuhnya korban di kalangan petugas pemilihan di Bali dalam Pemilu 2019, bertambah. Sebelumnya Komisioner KPU Bali, Gede John Darmawan mengatakan bahwa para petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit atau meninggal dunia berjumlah sembilan orang. Namun diketahui Rabu (24/4/2019) kemarin bahwa jumlahnya bertambah menjadi 10 orang, dan dua diantaranya meninggal dunia. Itu berarti, dibandingkan data sebelumnya, data terakhir mencatat adanya tambahan 5 orang petugas Pemilu 2019 yang jadi ”korban” penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Tambahan lima orang tersebut meliputi 4 orang dari Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Dua korban meninggal adalah :
- I Putu Rudi Artawan, anggota KPPS 11 Banjar Temacun, Kuta, Badung. Meninggal akibat kecelakaan pada tanggal 23 April 2019 pukul 04.00 Wita.
- I Nyoman Astawa (54), pengawas TPS 33, Kelurahan Peguyangan, Denpasar.Astawa yang juga Kepala Lingkunga (Kaling) Banjar Tag-Tag Tengah, Denpasar, meninggal pada Minggu (21/4/2019) lalu. Dalam Pemilu 2019 baru saja, I Nyoman Astawa bertugas mengawasi TPS 33 di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara. "Kalau dari riwayat pasien, dia sempat mengeluh nyeri dada. Jadi kemungkinan besar ada permasalahan jantung. Namun, kepastian penyebab tidak bisa ditentukan jika tidak diotopsi," jelasnya. Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Bali, tercatat jam kematian Nyoman Astawa pada pukul 00.26 Wita, Minggu (21/4/2019). Pihak rumah sakit juga tidak bisa memastikan I Nyoman Astawa meninggal karena penyakit jantung. Sementara itu, Koordinator UGD RSUD Wangaya Denpasar, dr AA Bagus Dharmayuda membenarkan adanya pasien bernama I Nyoman Astawa, yang dibawa ke UGD RSUD Wangaya pada Sabtu (20/4/2019) malam. RSUD Wangaya mencatat, pasien I Nyoman Astawa datang di rumah sakit malam hari pada 20 April 2019. "Sudah dalam kondisi tidak sadar, tidak bernafas, tidak ada nadi yang teraba. Jadi secara awam dikatakan pasien tiba dalam kondisi sudah meninggal," jelas Dharmayuda. Dharmayuda mengatakan, karena belum ada tanda-tanda pasti kematian, pihak RSUD sempat melakukan pertolongan hidup dasar.Petugas UGD sempat melakukan pompa kurang lebih 5 siklus selama 15 menit.Namun, karena tidak ada perubahan pada kondisi pasien, juga denyut nadi tetap tidak teraba, maka petugas menghentikan pertolongan hidup dasar dan menyatakan I Nyoman Astawa meninggal Dead On Arrival (DOA) atau datang dalam keadaan meninggal. "Jadi sebenarnya I Nyoman Astawa memang datang tidak dalam dirawat, memang datang dalam kondisi DOA," jelasnya.
- Sebelumnya, seperti yang diberitakan Tribun Bali, tercatat lima anggota KPPS jatuh sakit akibat menjalankan tugasnya.
- Karena sekarang tahap rekap di kecamatan, ada yang kondisinya drop, ada yang sakit," ucap John Darmawan.
Saat disinggung mengenai apakah ada pembiayaan terhadap para korban yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang meninggal dunia, John Darmawan mengaku sampai saat ini pihaknya belum ada pembiayaan untuk itu."Kami tidak memiliki anggaran untuk pembiayaan tersebut. Tetapi, mereka ada yang ter-cover BPJS, ada yang tidak," ungkap John Darmawan. Dengan semakin bertambah jumlah petugas Pemilu 2019 di Bali yang sakit dan meninggal, KPU Bali diminta oleh KPU RI untuk mencatat mereka. John Darmawan mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk memberikan santunan kepada para korban/keluarga korban. "Kita diminta untuk mendata para petugas yang terkena musibah, karena KPU sedang berusaha untuk memberikan santunan kepada yang meninggal atau yang cacat, seperti stroke kan cacat itu," ucapnya.
Mengenai besaran santunan, John menyebukan, diperkirakan jumlahnya berkisar antara Rp 30-36 juta untuk petugas yang meninggal, dan Rp 10 juta untuk petugas yang cacat permanen. "Kemarin besarannya masih dihitung. Kira-kira untuk meninggal itu Rp 30-36 juta, dan untuk yang cacat permanen Rp 10 juta. Tapi masih kita tunggu kepastiannya," kata John Darmawan. Di samping itu, imbuh John, pihaknya juga mendorong kepada pemerintah untuk memberikan tanda penghargaan atau satyalencana kepada para petugas yang dinilainya sebagai pejuang demokrasi itu.
"Karena ini kan jadi berita nasional, yang jelas dari KPU akan memberi penghargaan. Tapi kita dorong untuk seluruh lapisan pemerintahan memberi penghargaan," harap John Darmawan. Tentang banyaknya petugas pemilihan yang jadi “korban” penyelenggaraan Pemilu 2019 Serentak 2019 yang baru pertama kali diadakan itu, John mengaku bahwa ini akibat dari cultural shock demokrasi di Indonesia. Pasalnya, kata dia, Pemilu 2019 dengan sistem serentak ini merupakan yang pertama terjadi di Indonesia.
"Ini kan shock ya. Sebab, kita baru pertama melakukan Pemilu Serentak ini. Ada 5 jenis pemilihan dan penghitungan langsung, dan ada 119 orang petugas pemilihan di seluruh Indonesia yang meninggal," ucap John. "Bayangkan saja, KPPS itu bekerja sejak sebelum hari H. Mereka bagikan form C-6, lalu pungut-hitung pada 17 April, lalu dibawa ke desa. Itu saja sudah bisa memakan waktu sampai jam 5 pagi keesokan hari. Belum lagi kalau ada masalah di proses rekapitulasi suara di kecamatan, itu petugasnya bisa dipanggil lagi," terang John, yang mantan Ketua KPU Denpasar.
Menurut John, saat ini yang menjadi perhatian khusus pihaknya ialah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). "Para anggota PPK saat ini bekerja cukup ekstrem dan estafet, karena saat ini sedang proses penghitungan di kecamatan. Kita beri batas sampai 4 Mei penghitungan selesai. Karena itu, mereka banyak yang begadang. Di Denpasar Selatan, misalnya, PPK-nya begadang hingga jam 4 pagi sampai sekarang. Rata-rata penghitungan di kecamatan untuk per TPS, itu memakan waktu 45 menit-1 jam per desa. Dalam 1 desa, ada yang miliki 1 TPS dan ada yang 103 TPS, misalnya di Sesetan," ungkap dia.
Terpisah, seorang Ketua KPPS di Banjar Jaba Pura, Denpasar, Made Arnyana mengaku kerja seorang KPPS dalam Pemilu 2019 ini terasa lebih berat dibandingkan dengan tugas pada Pemilu sebelumnya. Menurut dia, pada pemilu-pemilu sebelumnya, kerja KPPS hanya sampai pukul 19.00-20.00 Wita. Namun, dalam Pemilu 2019 ini, kerja mereka bisa berlangsung hingga menjelang subuh. "Kalau dibanding dengan tugas pada pemilu sebelumnya, jelas kali ini jauh lebih berat ya," katanya di Denpasar, Rabu (24/4/2019). Arnyana juga mengaku honor KPPS terlampau kecil jika dibandingkan dengan beban kerja yang cukup besar itu. Ia menjelaskan, honor seorang Ketua KPPS sebesar Rp 550 ribu dan anggota KPPS sebesar Rp 500 ribu. "Saya berharap honor itu naik ya jika melihat beban kerjanya, gak sebanding. Bayangkan saja Ketua KPPS cuma Rp 550 ribu dan anggota KPPS Rp 500 ribu. itu belum lagi dipotong pajak 5 persen," ungkap Arnyana.
27/04/2019 | 12:03
Anggota komisioner Bawaslu Afifudin mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dalam gelaran pemilu serentak 2019. Ia juga memberikan semangat kepada para petugas pengawasan pemilu (Panwaslu) yang masih mengikuti rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan.
“Dalam setiap perhelatan demokrasi, kita memberikan dua ruang kepada para petugas. Pertama, ruang apresiasi. Dan kedua, ruang kritik,” kata Afifudin dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4). Menurut dia, kejadian meninggalnya ratusan petugas KPPS merupakan beban yang tidak terfikir jauh sebelum pelaksanaan dilapangan. Selain itu, ditambah psikologis yang berat menghadapi berbagai kompleksitas di lapangan, menjadi penyebab kelelahan para petugas KPPS secara fisik dan psikis.
“Evaluasi dari kejadian ini mari kita bersama-sama membuat pemilu yang lebih efisien dan menggembirakan. Jangan sampai membuat banyak korban seperti pemilu sekarang,” ujar dia. Mengenai rekruitmen petugas KPPS, Afifudin juga mengaku tidak mudah mencari petugas di usia muda. Menurut dia, tingginya masyarakat di usia lanjut yang mendaftar menjadi petugas karena jiwa patriot dan semangat nasionalisme dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
“Kalau dihubungkan dengan materi, saya kira mereka tidak berfikir seperti itu. Di jajaran kecamatan, ada Panwascam kami yang masih di infus, ada yang masih baru sembuh dari kecelakaan, tetapi mereka tetap melakukan tugas pengawasan,” kata Afifudin. Ia mencatat, hingga saat ini ada 55 petugas Panwaslu yang meninggal. Motifnya beragam, selain karena kelelahan, ada juga petugas yang mengalami kekerasan dari beberapa pihak.
“Ada petugas kami yang berlumuran darah karena mengalami pengeroyokan. Nah, situasi yang seperti itu tidak pernah kami duga sebelumnya karena tugas Panwaslu adalah independen, tidak berpihak pada salah satu calon,” ungkapnya. Namun, Afifudin mengakui, tidak ada persiapan tenaga medis dalam pemilu. Pasalnya, pemilu merupakan pesta demokrasi dan dilakukan dengan penuh sukacita. “Tidak dipikirkan (tenaga medis),” ucap Afifudin.(EPJ)
27/04/2019 | 12:13
Juru bicara BPN, Andre Rosiade menilai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan yang paling buruk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Salah satunya banyak anggota KPPS yang meninggal dunia. Andre mengatakan, para petugas KPPS telah bekerja luar biasa. Sehari sebelum hari coblosan, kata dia, mereka telah melakukan persiapan sepeeti menyiapkan tempat dan menyiapkan logistik. Kemudian, mereka telah berada di TPS sejak malam hari, dan dilanjutkan penghitungan suara hingga esok harinya.
“Ini yang menyebabkan banyak jatuh korban,” tegasnya dalam diskusi “Sillent Killer Pemilu Serentak” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4). Untuk itu, kata dia, pemilu serentak harus dievaluasi. KPU harus mengatur waktu semaksimal mungkin agar tidak pemilu selanjutnya tidak menyebabkan ada korban jiwa. Dia mengusulkan, pemilu tak serentak misalnya mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (Pilpres dan pilkada) dan Pileg (DPR RI, DPD dan DPRD).
Adnre juga menyoal kecurangan yang terjadi secara terstruktur, massif, dan sistematik terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dia mencontohkan 12 kepala daerah yang hadir di kampanye itu dan mendeklarasikan dukungan kepada capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin pada Selasa 9 April 2p19 lalu di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat.
Mereka adalah Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma, Bupati Pasaman Yusuf Lubis dan Wakil Bupati Mentawai Kortanius. Kemudian Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Solok Zul Efian, dan Wali Kota Pariaman Genius Umar. Dari 12 kepala daerah itu, hanya sembilan yang memiliki izin cuti seperti yang dikeluarkan Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar.
Akan tetapi, tiga diantaranya tanpa izin yaitu, Yusuf Lubis, Zuldafri Darma dan Kortanius. Belakangan, Kortanius membantah hadir. Dikatakan Andre, benar Bawaslu telah memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah tersebut. “Kita mendengar tapi tidak pernah mendengar penyelesaian,” ujarnya. Dia melanjutkan, namun pengawas pemilu seakan hanya mengusut puncak es pelanggaran, dan menutupi pelanggaran yang lebih besar.(EPJ)
27/04/2019 | 15:30
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia terus bertambah menjadi 230 orang. Sementara, ada 1.671 orang yang sakit.“Bertambah, jumlah anggota wafat sebanyak 230 dan sakit 1.671,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada wartawan, Jumat (26/4). Sementara, Bawaslu menyebut personel pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam pemilu berjumlah 55 orang. Mereka terdiri atas personel panitia pengawas (panwas) tingkat TPS hingga panwas tingkat kecamatan (panwascam).
“Sampai hari ini sudah 55 orang, ini juga hal lain yang sebenarnya kami sedih,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jakarta Pusat, hari ini. Mengenai persoalan ini, Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyoroti manajemen Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU. Lembaga pengawas pemilu ini mengkritik mulai dari persoalan teknis sampai kondisi psikis petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena banyak beban pikiran. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam diskusi bertema ‘Silent Killer Pemilu Serentak’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini (27/4). Afif mengatakan, beban pikiran yang diderita oleh petugas pemilu di lapangan berbeda dengan yng diprediksi oleh Bawaslu.
“Secara praktik lapangan lebih dari yang kita pikirkan,” ujarnya. Salah saru penyebab masalaj tersebut adalah keterlambatan distribusi logistik sampai pada kasus surat suara yang kurang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). “Nah (masalah) psikis-psikis seperti ini juga kita mungkin tidak pernah kita pikirkan,” kata Afif.
Selain itu, Afif menuturkan, imbas dari sejumlah persoalan yang di timbul di lokasi pemungutan suara itu yang menyebabkan banyak anggora KPPS yang meninggal dunia. “Tapi muaranya memang di antaranya memang soal manajemen distribusi logistik, karena H-1 misalnya masih banyak logistik yang belum lengkap di masing-masing TPS dan lain-lain,” tuturnya.
Dia juga mengkiritik agar penyelenggaraan pemilu selanjutnya harua dievaluasi agar lebih baik. Dia berharap Pemilu bisa berjalan secara efisien dan terpenting tidak menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi saat sekarang ini. “Pasca kejadian ini saya kira bagaimana kita membuat pemilu dengan sistem efisien, dengan tidak melelahkan ini saya kira usulannya bisa dari siapapun,” sambungnya. (EPJ)
Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 272 orang. Selain itu, sebanyak 1.878 anggota KPPS dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu (27/4/2019) malam. "Jumlah anggota KPPS wafat 272, sakit 1.878. Total 2.150 tertimpa musibah," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dikonfirmasi, Sabtu. Evi mengatakan, lonjakan angka meningkat cukup tinggi kemungkinan karena baru dilaporkan ke KPU RI.
Kemenkeu Hitung Anggaran untuk Kompensasi Petugas KPPS yang Gugur "Mungkin karena sebelumnya belum dilaporkan. Kan semua sedang sibuk menjalankan tahapan. Proses Situng juga kan menjadi perhatian semua penyelenggara di semua tingkatan," ujar Evi. Dibandingkan data KPU Jumat (26/4/2019) malam, jumlah anggota KPPS meninggal bertambah sebanyak 42 orang, dan anggota yang sakit bertambah 117 orang. KPU berencana memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dan anggota yang sakit. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU soal pemberian santunan ini. Namun demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu. "Kemarin kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). "Tinggal Kementrian Keuangan akan menetapkan besaranya berdasarkan usulan kita, cuma saya belum update apakah usulan kita disetujui seratus persen atau tidak," sambugnya. KPU mengusulkan, besaran santunan untuk keluarga korban meninggal dunia kisaran Rp 30-36 juta. Untuk KPPS yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kecacatan, dialokasikan Rp 30 juta. Sementara untuk korban luka, besaran santunan yang diusulkan ialah Rp 16 juta
Minggu 28 April 2019, 18:42 WIB
Kabar duka kembali datang dari KPU Kabupaten Probolinggo. Seorang Petugas Pemungutan Suara (PPS) meninggal dunia karena kelelahan setelah 2 hari 2 malam tak tidur. Petugas yang meninggal bernama Lilan Suwandi (46), Warga Dusun Kebonan RT/RW 003/001, Desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron. Berdasarkan Informasi yang dihimpun, Lilan meninggal ketika dirawat di ICU RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Sabtu (27/4) sekitar pukul 20.45 WIB.
Lilan diketahui masuk rumah sakit pada siang hari setelah kondisi kesehatannya terus menurun sejak gelaran Pemilu 17 April lalu. Tiba di RSUD Waluyo Jati, tim medis langsung menyarankan Lilan dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU). Namun selang beberapa jam, korban dikabarkan telah menghembuskan napas terakhir. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim menyebut almarhum sebagai anggota PPS yang berdedikasi tinggi, selama penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya setelah proses rekapitulasi suara di tingkat PPK Maron, almarhum juga ikut mengantarkan kotak suara ke KPU.
Menurut Lukman, almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak tercinta. Anak pertama sudah berkeluarga. Sedangkan anak kedua masih duduk dibangku sekolah dasar. "Tentunya KPU Kabupaten Probolinggo berduka cita atas Wafatnya Anggota PPS Desa Ganting Wetan, Bapak Lilan Iswandi. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah ini," kata Lukman, Minggu (28/4/2019). Lukman menegaskan, Lilan sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Lilan meninggal karena kelelahan. Saat proses penghitungan berlangsung, korban tidak tidur 2 hari 2 malam. "Korban tidak mempunyai riwayat sakit apapun, korban meninggal karena kelelahan, dan tidak tidur 2 hari 2 malam" pungkas Lukman.
POTRET PETUGAS PEMILU
27/04/2019 | 12:03
225 KPPS Meninggal, Bawaslu: Kami Tidak Menduga Hal Itu Terjadi
“Dalam setiap perhelatan demokrasi, kita memberikan dua ruang kepada para petugas. Pertama, ruang apresiasi. Dan kedua, ruang kritik,” kata Afifudin dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4). Menurut dia, kejadian meninggalnya ratusan petugas KPPS merupakan beban yang tidak terfikir jauh sebelum pelaksanaan dilapangan. Selain itu, ditambah psikologis yang berat menghadapi berbagai kompleksitas di lapangan, menjadi penyebab kelelahan para petugas KPPS secara fisik dan psikis.
“Evaluasi dari kejadian ini mari kita bersama-sama membuat pemilu yang lebih efisien dan menggembirakan. Jangan sampai membuat banyak korban seperti pemilu sekarang,” ujar dia. Mengenai rekruitmen petugas KPPS, Afifudin juga mengaku tidak mudah mencari petugas di usia muda. Menurut dia, tingginya masyarakat di usia lanjut yang mendaftar menjadi petugas karena jiwa patriot dan semangat nasionalisme dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
“Kalau dihubungkan dengan materi, saya kira mereka tidak berfikir seperti itu. Di jajaran kecamatan, ada Panwascam kami yang masih di infus, ada yang masih baru sembuh dari kecelakaan, tetapi mereka tetap melakukan tugas pengawasan,” kata Afifudin. Ia mencatat, hingga saat ini ada 55 petugas Panwaslu yang meninggal. Motifnya beragam, selain karena kelelahan, ada juga petugas yang mengalami kekerasan dari beberapa pihak.
“Ada petugas kami yang berlumuran darah karena mengalami pengeroyokan. Nah, situasi yang seperti itu tidak pernah kami duga sebelumnya karena tugas Panwaslu adalah independen, tidak berpihak pada salah satu calon,” ungkapnya. Namun, Afifudin mengakui, tidak ada persiapan tenaga medis dalam pemilu. Pasalnya, pemilu merupakan pesta demokrasi dan dilakukan dengan penuh sukacita. “Tidak dipikirkan (tenaga medis),” ucap Afifudin.(EPJ)
27/04/2019 | 12:13
BPN : Pemilu 2019 Terburuk, Bawaslu Hanya Usut Puncak Gunung Es
“Ini yang menyebabkan banyak jatuh korban,” tegasnya dalam diskusi “Sillent Killer Pemilu Serentak” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4). Untuk itu, kata dia, pemilu serentak harus dievaluasi. KPU harus mengatur waktu semaksimal mungkin agar tidak pemilu selanjutnya tidak menyebabkan ada korban jiwa. Dia mengusulkan, pemilu tak serentak misalnya mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (Pilpres dan pilkada) dan Pileg (DPR RI, DPD dan DPRD).
Adnre juga menyoal kecurangan yang terjadi secara terstruktur, massif, dan sistematik terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dia mencontohkan 12 kepala daerah yang hadir di kampanye itu dan mendeklarasikan dukungan kepada capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin pada Selasa 9 April 2p19 lalu di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat.
Mereka adalah Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma, Bupati Pasaman Yusuf Lubis dan Wakil Bupati Mentawai Kortanius. Kemudian Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Solok Zul Efian, dan Wali Kota Pariaman Genius Umar. Dari 12 kepala daerah itu, hanya sembilan yang memiliki izin cuti seperti yang dikeluarkan Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar.
Akan tetapi, tiga diantaranya tanpa izin yaitu, Yusuf Lubis, Zuldafri Darma dan Kortanius. Belakangan, Kortanius membantah hadir. Dikatakan Andre, benar Bawaslu telah memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah tersebut. “Kita mendengar tapi tidak pernah mendengar penyelesaian,” ujarnya. Dia melanjutkan, namun pengawas pemilu seakan hanya mengusut puncak es pelanggaran, dan menutupi pelanggaran yang lebih besar.(EPJ)
27/04/2019 | 15:30
230 KPPS Meninggal dan 1.671 Sakit, Bawaslu Minta KPU Evaluasi Pemilu Serentak
“Sampai hari ini sudah 55 orang, ini juga hal lain yang sebenarnya kami sedih,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jakarta Pusat, hari ini. Mengenai persoalan ini, Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyoroti manajemen Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU. Lembaga pengawas pemilu ini mengkritik mulai dari persoalan teknis sampai kondisi psikis petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena banyak beban pikiran. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam diskusi bertema ‘Silent Killer Pemilu Serentak’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini (27/4). Afif mengatakan, beban pikiran yang diderita oleh petugas pemilu di lapangan berbeda dengan yng diprediksi oleh Bawaslu.
“Secara praktik lapangan lebih dari yang kita pikirkan,” ujarnya. Salah saru penyebab masalaj tersebut adalah keterlambatan distribusi logistik sampai pada kasus surat suara yang kurang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). “Nah (masalah) psikis-psikis seperti ini juga kita mungkin tidak pernah kita pikirkan,” kata Afif.
Selain itu, Afif menuturkan, imbas dari sejumlah persoalan yang di timbul di lokasi pemungutan suara itu yang menyebabkan banyak anggora KPPS yang meninggal dunia. “Tapi muaranya memang di antaranya memang soal manajemen distribusi logistik, karena H-1 misalnya masih banyak logistik yang belum lengkap di masing-masing TPS dan lain-lain,” tuturnya.
Dia juga mengkiritik agar penyelenggaraan pemilu selanjutnya harua dievaluasi agar lebih baik. Dia berharap Pemilu bisa berjalan secara efisien dan terpenting tidak menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi saat sekarang ini. “Pasca kejadian ini saya kira bagaimana kita membuat pemilu dengan sistem efisien, dengan tidak melelahkan ini saya kira usulannya bisa dari siapapun,” sambungnya. (EPJ)
27/04/2019
Jumlah Anggota KPPS Meninggal Bertambah Jadi 272 Orang
Kemenkeu Hitung Anggaran untuk Kompensasi Petugas KPPS yang Gugur "Mungkin karena sebelumnya belum dilaporkan. Kan semua sedang sibuk menjalankan tahapan. Proses Situng juga kan menjadi perhatian semua penyelenggara di semua tingkatan," ujar Evi. Dibandingkan data KPU Jumat (26/4/2019) malam, jumlah anggota KPPS meninggal bertambah sebanyak 42 orang, dan anggota yang sakit bertambah 117 orang. KPU berencana memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dan anggota yang sakit. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU soal pemberian santunan ini. Namun demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu. "Kemarin kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019). "Tinggal Kementrian Keuangan akan menetapkan besaranya berdasarkan usulan kita, cuma saya belum update apakah usulan kita disetujui seratus persen atau tidak," sambugnya. KPU mengusulkan, besaran santunan untuk keluarga korban meninggal dunia kisaran Rp 30-36 juta. Untuk KPPS yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kecacatan, dialokasikan Rp 30 juta. Sementara untuk korban luka, besaran santunan yang diusulkan ialah Rp 16 juta
Minggu 28 April 2019, 18:42 WIB
Petugas PPS di Probolinggo Meninggal Setelah 2 Hari 2 Malam Tak Tidur
Lilan diketahui masuk rumah sakit pada siang hari setelah kondisi kesehatannya terus menurun sejak gelaran Pemilu 17 April lalu. Tiba di RSUD Waluyo Jati, tim medis langsung menyarankan Lilan dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU). Namun selang beberapa jam, korban dikabarkan telah menghembuskan napas terakhir. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim menyebut almarhum sebagai anggota PPS yang berdedikasi tinggi, selama penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya setelah proses rekapitulasi suara di tingkat PPK Maron, almarhum juga ikut mengantarkan kotak suara ke KPU.
Menurut Lukman, almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak tercinta. Anak pertama sudah berkeluarga. Sedangkan anak kedua masih duduk dibangku sekolah dasar. "Tentunya KPU Kabupaten Probolinggo berduka cita atas Wafatnya Anggota PPS Desa Ganting Wetan, Bapak Lilan Iswandi. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah ini," kata Lukman, Minggu (28/4/2019). Lukman menegaskan, Lilan sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Lilan meninggal karena kelelahan. Saat proses penghitungan berlangsung, korban tidak tidur 2 hari 2 malam. "Korban tidak mempunyai riwayat sakit apapun, korban meninggal karena kelelahan, dan tidak tidur 2 hari 2 malam" pungkas Lukman.
POTRET PETUGAS PEMILU
KILAS BERITA PEMILU
Sumber :
No comments:
Post a Comment